Fidela Almeira
Di tengah sorotan publik atas serapan anggaran yang rendah, Badan Gizi Nasional (BGN) justru menjawabnya dengan capaian nyata di lapangan. Dengan serapan anggaran baru menyentuh sekitar Rp2,38 triliun dari total Rp71 triliun pagu tahun 2025, lembaga baru ini telah menjangkau lebih dari 3,5 juta penerima manfaat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fakta ini membalik logika lama dalam pemerintahan: bahwa efektivitas kerja tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya uang yang dibelanjakan.
BGN hadir tidak dengan cara konvensional. Alih-alih menunggu seluruh aturan rampung dan anggaran cair, lembaga ini merancang model kerja yang adaptif: berbasis data sasaran, melibatkan komunitas, dan membuka ruang kolaborasi lintas sektor. Di tengah birokrasi yang kerap tersandera prosedur, BGN menunjukkan bahwa inovasi bisa lahir dari kesederhanaan: dapur di sekolah, tenaga lokal, dan satu piring makanan hangat setiap pagi.
Model Adaptif dalam Keterbatasan
Dalam berbagai kesempatan, Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan pentingnya “bergerak sambil membangun sistem.” Prinsip ini bukan sekadar jargon. Ketika skema belanja pegawai tertunda karena aturan remunerasi belum terbit, BGN tetap menjalankan distribusi makanan bergizi di ribuan titik. Ketika pengadaan belum optimal, mereka menggunakan pendekatan gotong royong dengan pemda dan masyarakat setempat.
Contohnya di Nusa Tenggara Timur, masyarakat dan sekolah bekerja sama membentuk dapur kolektif, dengan bahan makanan dipasok dari petani lokal. Tenaga masak berasal dari orang tua murid dan kader desa. Dana operasional? Diawali dari dana desa dan dukungan CSR, sambil menunggu anggaran BGN cair.
Pendekatan Sosial sebagai Strategi Pembangunan
BGN bukan hanya mendistribusikan makanan, tetapi juga memulihkan peran sosial masyarakat dalam penyelenggaraan layanan dasar. Dalam pelaksanaan MBG, dapur bukan hanya tempat memasak, tapi pusat konsolidasi komunitas. Di sana ada pelatihan gizi, diskusi petani, bahkan pendidikan sanitasi untuk siswa dan orang tua.
Dengan menjadikan komunitas sebagai pelaksana utama, BGN menempatkan pembangunan gizi bukan sekadar proyek, melainkan gerakan sosial. Inilah pendekatan yang tidak terlihat di neraca keuangan, tapi terasa nyata di akar rumput. Ketika masyarakat merasa memiliki program, keberlanjutan lebih mudah dijaga.
Kehati-hatian sebagai Etika Anggaran
Di saat sejumlah program pemerintah dikritik karena belanja yang buru-buru namun minim hasil, BGN memilih jalan sebaliknya: menguji sistem, mengukur efektivitas, dan menyusun fondasi kelembagaan secara bertahap. Ini terlihat dari sikap mereka menahan pembayaran pegawai struktural sebelum regulasi resmi terbit, atau dari kehati-hatian dalam menyalurkan dana ke penyedia jasa lokal.
BGN sadar bahwa transparansi bukan hanya soal laporan keuangan, tapi soal menjaga kepercayaan publik. Dengan belanja yang minim namun hasil yang jelas, BGN sedang membuktikan bahwa negara bisa hemat tanpa kehilangan manfaat.
Kolaborasi Lintas Sektor, Bukan Kerja Satu Arah
MBG tidak akan berjalan tanpa sokongan lintas sektor. Kementerian Dalam Negeri mendorong pemda memfasilitasi lahan dan personel. BPOM memperkuat pengawasan. Dunia usaha memberi dukungan logistik dan digitalisasi. Bahkan media dan LSM ikut mengawasi dan memberi masukan.
BGN membuka diri terhadap semua ini. Dalam banyak program, koordinasi antar lembaga kerap menjadi kendala. Tapi di MBG, justru inisiatif kolektif menjadi ruh utama. Setiap dapur SPPG menjadi simpul kerja sama: antara pusat dan daerah, antara negara dan masyarakat, antara kebijakan dan empati.
Efisiensi yang Bernilai Ganda
Dari data sementara, rerata biaya makan per penerima manfaat selama empat bulan pertama hanya sekitar Rp681 ribu, atau sekitar Rp170 ribu per bulan. Dengan standar gizi yang ketat dan distribusi yang tersebar, angka ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam skala nasional.
Tapi efisiensi ini bukan hasil pemangkasan belanja. Justru karena banyak fungsi didukung oleh komunitas dan mitra lokal. Negara cukup menjadi fasilitator dan pengarah, bukan pelaksana tunggal. Ini adalah pola baru dalam tata kelola kebijakan sosial: desentralisasi berbasis inisiatif lokal.
Membalik Narasi Kegagalan
Jika biasanya serapan rendah dianggap sebagai indikator kinerja buruk, BGN menunjukkan bahwa konteks harus lebih dulu dipahami. Dalam sistem yang baru terbentuk, di tengah sorotan dan tuntutan besar, memilih untuk hati-hati bukan kelemahan, tapi keberanian. Apalagi jika yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan kesehatan jutaan anak Indonesia.
BGN memang belum sempurna. Tapi sebagai lembaga baru, mereka tampil dengan keberanian untuk tidak menjadi birokrasi biasa. Mereka menguji jalan alternatif, mencari cara lebih inklusif, dan menjadikan gotong-royong bukan sekadar slogan.
Penutup: Dari Sekolah, Indonesia Diperbaiki
Program MBG bukan hanya soal makan, tapi soal martabat. Bahwa negara hadir, bukan dengan seragam dan seremoni, tapi dengan semangkuk makanan bergizi yang sampai ke tangan yang tepat. Dan BGN telah membuktikan, dengan atau tanpa anggaran besar, perubahan tetap bisa dimulai.
Dari dapur-dapur kecil di pelosok, BGN sedang membangun kepercayaan baru pada negara. Bahwa birokrasi bisa lincah, bahwa gotong royong bisa sistematis, dan bahwa uang bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Sebuah pelajaran penting dalam membangun Indonesia yang berdaya dari bawah.