Fidela Almeira
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, resmi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 11 April 2025. Lewat program ini, lebih dari 137 ribu penerima manfaat di 27 kecamatan akan mendapatkan akses makanan sehat setiap hari. Mereka dilayani oleh 50 unit Sarana Pengolahan Pangan Gizi (SPPG), dapur umum skala besar yang masing-masing mampu memproduksi hingga 3.500 porsi makanan bergizi per hari.
Penunjukan Bone sebagai pilot project bukan tanpa alasan. Pemerintah daerahnya dinilai siap secara infrastruktur, komitmen Forkopimda-nya kuat, dan sumber daya lokalnya melimpah. Sayur dari pekarangan, ikan dari laut, hingga telur itik jadi potensi besar untuk menyuplai dapur-dapur MBG ini. Komitmen ini dikuatkan dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula La Tea Riduni, Watampone, bersama Kementerian Pertanian dan seluruh jajaran OPD.
Kelompok sasaran program ini meliputi siswa SD dan SMP, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Distribusi makanan dilakukan setiap hari dengan menu yang dirancang memenuhi standar gizi dari Kementerian Kesehatan—karbohidrat, protein, lemak sehat, dan vitamin lengkap. Di balik setiap kotak makanan, ada peran dapur SPPG yang bukan hanya memasak, tapi juga mengemas dan mendistribusikan makanan secara efisien dan higienis.
Yang menarik, bahan bakunya sebagian besar diambil dari sekitar. Kementan telah menyalurkan benih sayur dan bibit itik petelur gratis, sementara UMKM lokal, petani, dan nelayan jadi mitra penyedia rutin. Para penyuluh pertanian dan kader gizi juga turut mendampingi pelaksanaan program—dari menanam, mengolah, hingga menyajikan makanan dengan standar kesehatan yang tinggi.
Pemerintah Kabupaten Bone tak sekadar jadi penerima program. Mereka memfasilitasi perizinan, menyediakan sarana dapur, mendanai operasional tambahan, hingga mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Sinergi antara pusat dan daerah inilah yang diharapkan jadi kekuatan utama MBG, sekaligus menjadikan Bone sebagai contoh ideal untuk direplikasi di daerah lain.
Dampak yang diharapkan jelas: angka stunting dan malnutrisi menurun, pendapatan petani dan pelaku UMKM meningkat, serta terbukanya lapangan kerja baru dari aktivitas dapur dan distribusi makanan. Program ini bukan sekadar bantuan sosial, tapi juga strategi pembangunan kesehatan dan ekonomi lokal.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Distribusi bahan pangan segar membutuhkan sistem logistik yang cepat dan terintegrasi. Standar operasional dapur—terutama terkait kebersihan, keamanan makanan, dan komposisi gizi—harus terus dijaga. Dan agar program ini berkelanjutan, perlu skema pendanaan jangka panjang serta penguatan kapasitas daerah agar kelak bisa mandiri tanpa bergantung penuh pada pusat.
Bone sedang membuktikan bahwa dapur bisa menjadi panggung pembangunan nasional. Jika berhasil, model ini bisa menjelma jadi peta jalan nasional dalam memastikan tak ada satu pun rakyat Indonesia yang kelaparan—bahkan saat krisis datang. Karena pertahanan yang paling dasar adalah makanan sehat yang sampai ke meja makan, setiap hari.