Zoreen Muhammad
Indonesia masih berjuang menurunkan angka stunting yang menurut Riset Kesehatan Dasar 2018 mencapai 30,8 persen. Kondisi ini tak hanya mengancam pertumbuhan fisik anak, tetapi juga kemampuan kognitif dan produktivitas mereka di masa depan. Di tengah kesenjangan ekonomi, program makan bergizi gratis (MBG) muncul sebagai satu-satunya harapan agar setiap anak memperoleh nutrisi dasar tanpa beban biaya keluarga.
Di Aceh Tengah, Pemerintah Provinsi meluncurkan Program Makan Anak Sekolah (PMAS) pada 2019. Setiap hari, siswa mendapatkan seporsi lauk-pauk dan buah segar. Evaluasi satu tahun kemudian menunjukkan prevalensi gizi kurang turun dari 19,2 persen menjadi 11,5 persen—pencapaian yang jauh melebihi target awal (Rahmaniar dkk, 2020). Keberhasilan ini sekaligus menguatkan studi internasional tentang efektivitas program pemberian makanan di sekolah.
Bergerak ke Jakarta, Dinas Pendidikan DKI merintis Program Gizi untuk Peserta Didik (PGPD) sejak 2021. Melalui posko di sekolah, petugas kesehatan rutin melakukan skrining status gizi dan menyajikan menu seimbang sesuai Pedoman Gizi Seimbang 2014. Hasil pilot project di lima kecamatan mencatat peningkatan Indeks Massa Tubuh-for-Age rata-rata 0,35 SD dalam enam bulan, menandakan perbaikan gizi yang nyata (Sari & Wicaksono, 2022).
Di Bali, Kabupaten Jembrana menggagas “Semangat Nusantara” sebagai penanganan stunting terintegrasi. Di samping makan bergizi gratis di Posyandu, program ini membekali kader gizi dan membangun kebun sekolah untuk hasil tani organik. Dalam dua tahun, prevalensi stunting di Jembrana turun dari 29 persen menjadi 16 persen—pencapaian yang sekaligus membuktikan pentingnya edukasi gizi dan kemandirian pangan (Larasati, Dewi & Murti, 2021).
Inisiatif berbasis masyarakat juga bermunculan. Di Kota Malang, “Jumat Pangan Sehat” membagikan nasi kotak lengkap setiap sore. Studi kualitatif menemukan bahwa acara ini bukan hanya meningkatkan asupan gizi keluarga berpendapatan rendah, tapi juga mengokohkan jaringan sosial antarwarga (Prasetyo & Kartika, 2023). Semangat gotong royong ala Pancasila terlihat jelas di sini—bahwa kebersamaan bisa menjadi kekuatan untuk saling menjaga.
Model terpadu dicoba di Sleman, DIY, sejak 2020. Sekolah, puskesmas, dan kelompok tani bersama-sama menyusun menu berdasarkan analisis kebutuhan lokal—misalnya tambahan biji bunga matahari sebagai sumber zat besi. Setelah setahun, asupan zat besi remaja putri meningkat rata-rata 18,4 persen, sementara angka anemia turun dari 21 persen menjadi 12 persen (Yuliana dkk, 2021). Ini membuktikan bahwa intervensi mikronutrien sangat krusial.
Di Jawa Tengah, Kendal meluncurkan “Sekolah Pangan Lokal Sehat” dengan menggandeng koperasi petani setempat. Setiap minggu murid memperoleh lauk hasil panen lokal, sehingga biaya makanan sekolah berkurang hingga 25 persen dan pendapatan petani naik 15 persen (Hartono & Purnomo, 2022). Simbiosis ekonomi ini meneguhkan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.
Bandung tak kalah inovatif. Sebuah start‑up sosial menciptakan aplikasi “GiziCerdaS” yang memonitor konsumsi gizi melalui QR code pada kotak makanan. Orang tua dan guru bisa melihat komposisi nutrisi secara real time, meningkatkan kesadaran gizi orang tua hingga 40 persen dan kepatuhan makan anak sampai 85 persen (Wijayanti dkk, 2024). Pendekatan digital ini menjadi tren baru dalam program sekolah bergizi.
Peran sektor swasta juga semakin nyata. Di Surabaya, sebuah perusahaan makanan mendanai MBG di 20 sekolah dasar melalui hibah bahan pangan tiap kuartal. Kajian Lembaga Penelitian Pangan 2023 mencatat bahwa keterlibatan CSR memperkaya variasi menu, khususnya protein hewani, sebesar 30 persen. Sinergi korporasi dan pemerintah terbukti memperkuat keberlanjutan MBG.
Namun, tantangan tak boleh diabaikan: distribusi logistik yang kompleks, fluktuasi harga pangan, dan keterbatasan tenaga lapangan. Menurut World Food Programme 2022, keberhasilan jangka panjang memerlukan pembiayaan campuran—pemerintah, komunitas, dan swasta—serta sistem monitoring berbasis data. Pelatihan kader gizi dan partisipasi orang tua adalah kunci agar layanan tak sekadar program singkat, melainkan gerakan berkelanjutan.
Dari Aceh hingga Bandung, satu pelajaran utama muncul: tanpa semangat kolektif—gotong royong antar lembaga, komunitas, dan keluarga—MBG hanya akan berhenti sebagai program sesaat. Implementasi yang melibatkan semua pihak sesuai nilai Pancasila inilah yang akan memutus rantai gizi buruk dan menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing. Mari bergandeng tangan mewujudkan hak anak atas pangan bergizi—karena generasi emas Indonesia butuh dukungan kita semua.