Edith Razan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk menjadi jawaban atas tantangan gizi buruk dan stunting di kalangan anak sekolah. Namun, hasil survei Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa 46,9% responden menilai pelaksanaan program ini berpotensi dikorupsi. Angka ini menunjukkan perlunya langkah konkret untuk memastikan dana publik dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan anak bangsa.
Di sisi lain, 43,1% responden justru meyakini MBG berjalan tanpa praktik korupsi. Split opini ini menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa kepercayaan publik masih bisa diperkuat melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat.
Guna meredam kekhawatiran publik, Pemerintah melalui Kemenko PMK telah menetapkan kerangka tata kelola yang komprehensif. Rapat koordinasi inter-kementerian menyepakati pembentukan unit pengawasan internal, serta kolaborasi dengan lembaga independen untuk memonitor alur distribusi bahan pangan dan penggunaan anggaran.
Lebih lanjut, program ini diintegrasikan dengan sistem e-procurement sehingga proses pengadaan bahan makanan bersifat terbuka dan terukur. Dengan langkah ini, ruang bagi praktik mark-up atau kolusi dapat dikurangi secara signifikan.
Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan media dalam pengawasan lapangan. Masyarakat dapat melaporkan dugaan kecurangan melalui kanal pengaduan terpadu, sementara media memperoleh akses data secara real-time demi menegakkan prinsip keterbukaan.
Dengan sistem kontrol ganda––dari pemerintah dan masyarakat––program MBG bukan hanya terhindar dari praktik korupsi, tetapi juga diperkirakan meningkatkan cakupan penerima hingga 98% dari target awal. Hal ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk menikmati haknya atas makanan sehat.
Dampak positif di masa depan sudah terlihat dari pengalaman awal. Berdasarkan data Kemenko PMK, intervensi gizi melalui MBG diproyeksikan menurunkan angka stunting dari 21,5% pada 2023 menjadi di bawah 18% pada akhir 2025, sekaligus meningkatkan skor indeks pembangunan manusia (IPM) nasional.
Ekonomi lokal pun mendapat untung berganda. Program MBG memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani dan UMKM setempat, sehingga pendapatan pelaku usaha desa meningkat rata-rata 12% dalam enam bulan pertama pelaksanaan.
Akhirnya, menambah kepercayaan publik akan program MBG bukan sekadar soal menuntaskan potensi korupsi. Lebih dari itu, ini tentang membuktikan bahwa intervensi gizi terstruktur dapat menjadi investasi paling efektif bagi masa depan anak bangsa: sehat, cerdas, dan produktif.